JURUREJO.NGAWIKAB.ID,- Penetapan

PERATURAN KEPALA DESA JURUREJO

NOMOR 02 TAHUN 2021

TENTANG

KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA 

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JURUREJO,

Menimbang:bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan mendasar Pemerintah dalam pengelolaan Dana Desa untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), Dana Desa dapat digunakan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dalam bentuk pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa;bahwa sebagai salah satu syarat penyaluran Dana Desa tahap 2 dan/atau tahap 3 berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa,  Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Keluarga Miskin Penerima Manfaat BLT Desa Tahun Anggaran 2021;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2021;
Mengingat:1.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004  tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014     Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6           Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11.





Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)  sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014    Nomor 2094);

16.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18.Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020  Nomor 1035);
19.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020  Nomor 1641);
20.Peraturan Bupati Ngawi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 6   Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 06);
21.Peraturan Desa Jururejo No 01 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asul Usul dan Kewenganan Lokal berskala Desa (Lembaran Desa Jururejo Tahun 2020 Nomor 01)
22


24.

25



Peraturan Desa Jururejo No 03 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Jururejo Tahun 2020 Nomor 03)Peraturan Desa Jururejo No 01 Tahun 2021tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2020 (Lembaran Desa Jururejo Tahun 2021 Nomor 01)Peraturan Desa Jururejo No 02 Tahun 2021 tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Jururejo Tahun 2021 Nomor 02)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan        :PERATURAN KEPALA DESA JURUREJO TENTANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I 

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa  ini yang dimaksud dengan:

  1. Camat adalah Camat Ngawi
  2. Desa adalah Desa Jururejo
  3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi;
  4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
  5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia       Tahun 1945. 
  6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
  8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
  9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 
  10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 
  12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 
  13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 
  14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 
  15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 
  16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
  17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 
  18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
  19. Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (Covid-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
  20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud diberikannya BLT Desa adalah untuk pemulihan ekonomi atas pandemi Covid-19.

Pasal 3

Tujuan diberikannya BLT Desa adalah upaya meningkatkan daya beli masyarakat akibat dampak pandemi Covid-19.

Pasal 4

  1. Sasaran diberikannya BLT Desa merupakan keluarga miskin yang terdampak Covid-19 secara langsung atau tidak langsung dengan prioritas sebagai berikut :
  1. tidak menerima bantuan sosial lainnya (PKH, BPNT, Kartu Prakerja, Bantuan Sosial Tunai Kemensos serta bantuan dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah);
  2. tercatat secara resmi sebagai warga Desa dengan dibuktikan melalui Nomor Induk Keluarga (NIK);
  3. termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
  4. belum terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan tetapi memenuhi syarat dapat menerima BLT Desa (exclusion error);
  5. mempunyai anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis;
  6. Sasaran diberikannya BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.

BAB III

MEKANISME PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT 

BLT DESA

Pasal 5

Penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa dilakukan dengan mekanisme :

  1. verifikasi dan validasi ulang dan/atau pendataan ulang terhadap keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun Anggaran 2020;
  2. hasil verifikasi dan validasi ulang dan/atau pendataan ulang dibahas dalam forum Musyawarah Desa kemudian dituangkan dalam berita acara; 
  3. berita acara Musyawarah Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan DPMD.

Pasal 6

Daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB IV

BESARAN DAN WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 7

  1. Besaran BLT Desa yang diterima keluarga penerima manfaat adalah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
  2. BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

  1. Penyaluran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilakukan secara non tunai.
  2. Penyaluran BLT Desa secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bank Jatim.
  3. Penyaluran BLT Desa oleh Bank Jatim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Pasal 9

  1. Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat meninggal dunia, maka penyaluran BLT Desa dapat diberikan kepada anggota keluarga dalam 1 (satu) kartu keluarga.
  2. Penyaluran BLT Desa tidak dapat dilaksanakan dalam hal :
  1. keluarga penerima manfaat mengundurkan diri dari keluarga penerima manfaat BLT Desa;
  2. keluarga penerima manfaat meninggal dunia akan tetapi tidak memiliki anggota keluarga dalam 1 (satu) kartu keluarga;
  3. keluarga penerima manfaat terbukti menerima bantuan sosial lainnya (PKH, BPNT, Kartu Prakerja, Bantuan Sosial Tunai Kemensos serta bantuan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah).

BAB VI

PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Kepala Desa ini berlaku, maka Peraturan Kepala Desa Jururejo Nomor 03 Tahun 2020 tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Desa Jururejo Nomor 05 Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jururejo

Ditetapkan di Desa Jururejo

pada tanggal  22 Januari 2021

KEPALA DESA JURUREJO

NININ ALFANDI.S.Pd

Diundangkan di Desa Jururejo

pada tanggal 22 Januari 2021


SEKRETARIS DESA Jururejo,

K A S T O,SH

BERITA DESA JURUREJO TAHUN 2021 NOMOR 02

Foto Musyawarah Desa

Share and Enjoy !

Shares