PROFIL DESA JURUREJO

PROFIL DESA JURUREJO

Jururejo.ngawikab.id,- Desa Jururejo salah satu Desa yang menjadi pilar penyokong Perkotaan, khususnya Kota Ngawi,untuk itu jururejo.ngawikab.id mencoba menghadirkan Profil Desa Jururejo:

A. Kondisi Umum Desa

Pentingnya memahami kondisi Desa untuk mengetahui kaitannya dengan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada memberikan arti penting Keputusan Pembangunan sebagai langkah pendayagunaan serta penyelesaian masalah yang timbul di masyarakat.

Desa Jururejo salah satu dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Ngawi yang terletak kurang lebih 5 km ke arah Barat dari Kecamatan Ngawi, Desa Jururejo mempunyai wilayah seluas : 345.200 m2 dengan jumlah penduduk : 6.497 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga : 2780. Dengan jarak tempuh ke ibukota propinsi Jawa Timur (Surabaya) sejauh 200 Km. 

  • Jumlah penduduk: 6.497 Jiwa terdiri dari:
    • Laki-laki:     3.207 Jiwa 
    • Perempuan:     3.277 Jiwa
  • Jumlah Dusun: 6
  • Jumlah perangkat desa: 13 Orang, 
  • Laki-laki: 12 Orang, 
  • Perempuan:1orang
  • Jumlah Pengurus BPD: 7 Orang terdiri dari:
  • Laki-laki: 6 Orang, 
  • Perempuan 1 Orang.
  • Jumlah pengurus LPMD: 7 Orang terdiri dari:
  • Laki-laki: 7 orang, 
  • Perempuan: 1 orang.
  • Jumlah Posyandu: 7.
  • Jumlah Kader PKK: 20 orang yang seluruhnya perempuan 

Adapun batas wilayah desa Jururejo dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Batas Wilayah Desa Jururejo

Sebelah UtaraDesa Grudo, Desa Margomulyo
Sebelah TimurDesa Beran
Sebelah SelatanDesa Paron Kecamatan Paron
Sebelah BaratDesa Grudo

Dengan,

Jarak tempuh ke Ibu Kota Propinsi                   : 200 Km

Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten                      : 4 Km

Jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan                      : 4 Km

Peta Wilayah Desa Jururejo dapat dilihat pada Gamabar 2.1.

                              Gambar 2.1

                                        Peta Wilayah Desa Jururejo

Iklim Desa Jururejo sebagaimana desa–desa lain di wilayah Indonesia mempunyai Iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap kegiatan pertanian yang ada di Desa Jururejo.

1.  Sejarah Desa

Desa Jururejo Jururejo terdiri dari 6 (enam) wilayah dusun yaitu :

  1. Dusun Jrubong Utara 
  2. Dusun Jrubong Selatan 
  3. Dusun Padas
  4. Dusun Pandansari Utara
  5. Dusun Pandansari Selatan
  6. Dusun Mardiasri

Adapun Pejabat Kepala Desa Jururejo semenjak berdirinya Desa Jururejo dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2

Penjabat Kepala Desa Jururejo

  No.NamaMasa JabatanKeterangan
1  Somo DihardjoPeriode tahun 1918 s/d 1939  Kades Pertama
2  S u t o m oPeriode tahun 1939 s/d 1957  Kades Kedua
3  Dj a s m a nPeriode tahun 1957 s/d 1985  Kades Ketiga
4  Kasbun Hadianto  Periode tahun 1985 s/d 1991  Kades Keempat
5  Manggiono  Periode tahun 1992 s/d 1998

  Kades Kelima
6  D a m i n  Periode tahun 1999 s/d 2005

  Kades Keenam
7  S u t r i s n o  Periode tahun 2006 s/d 2012

  Kades Ketujuh
8
9
  Didik Prasetyo  Periode tahun 2013 s/d 2019Kades kedelapan
9  Ninin Alfandi, S.Pd  Periode tahun 2019 s/d sekarang

Kades kesembilan

2.  Demografi

Desa Jururejo terdiri dari 6 Pedusunan dengan jumlah penduduk sebesar 7752 jiwa merupakan salah satu dari 213 Desa di Kecamatan Ngawi.

Batas Wilayah Desa Jururejo Kecamatan Ngawi sebagai berikut :

Jumlah penduduk Desa Jururejo pada tahun 2018 mencapai 7752 jiwa, terdiri dari: 

  1. Jumlah penduduk laki-Laki 3725 jiwa dan 
  2. Jumlah penduduk Perempuan 4027 jiwa yang terdiri dari 2780 KK. Adapun rincian tersebut sebagai berikut:

a.   Jumlah Penduduk menurut golongan umur

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan  mengetahui  jumlah  angkatan  kerja  yang  ada.  Data  penduduk menurut golongan umur di Desa Jururejo dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3

Jumlah Penduduk menurut golongan umur

Golongan UmurJumlahKeterangan
0 Bln – 15Thn536
16 Bln – 65 Thn4627
66 Tahun keatas2589
Jumlah7752

Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/KeKadesan Tahun 2018

b.   Jumlah Penduduk menurut Agama

Ditinjau   dari   segi   agama   dan   kepercayaan   masyarakat   Desa Jururejo  mayoritas  beragama  Islam,  dengan  rincian  data  sebagai berikut:

  1. Islam           : 7.640     Orang
  2. Kristen          :     35      Orang
  3. Katolik         :     70      Orang
  4. Hindu          :      7        Orang
  5. Budha          :     …        Orang

c.   Jumlah Penduduk menurut tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan   pendidikan   jauh   lebih   mudah   karena   jarak   tempat pendidikan baik tingkat SD sampai SMA dekat dengan pemukiman warga, akan tetapi kalau dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan  masyarakat  merupakan  suatu  permasalahan  yang  harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingya pendidikan. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4

Jumlah Penduduk menurut golongan umur

NoTingkat PendidikanJumlahPendudukKet
1Taman Kanak-kanak205
2SD1113
3SLTP1065
4SLTA / SMK1739
5Akademi/D1 – D3161
6Sarjana S1234
7Pasca Sarjana S2-S320
JUMLAH4537

Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/KeKadesan Tahun 2018

d.   Jumlah Penduduk menurut mata pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Desa Jururejo sebagian besar masih berada di sektor pertanian.Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat.  

Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada Tabel  2.4.

Tabel 2.4

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

NoMata Pencaharian  Jumlah PendudukKet
1.Petani2518
2.Buruh Tani2230
3.Pedagang/wiraswasta370
4.Pegawai Negeri285
5.TNI/POLRI65
6.Pensiunan138
7.Peternak7
  8.Pengrajin5
9.Jasa18
10.Tukang225
11.Pekerja Seni25
12.Lain-lain1378
13.Tidak Bekerja/Penganggur302

Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/KeKadesan Tahun 2018

3. Keadaan Sosial

Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Jururejo bergerak dibidang pertanian.  Permasalahan  yang  sering  muncul  berkaitan  dengan mata pencaharian penduduk adalah terbatasnya lapangan pekerjaan yang sesuai  dengan  tingkat  perkembangan  penduduk  sebagaimana  tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ngawi. 

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan  kesempatan  kerja  dengan  melakukan  penguatan  modal  dan fasilitasi sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di ekonomi produktif.

Angka Tingkat Kemiskinan Penduduk Desa Jururejo yang masih relative tinggi menjadikan Desa Jururejo harus mencari peluang lain yang dapat menunjang peningkatan taraf ekonomi masyarakat. 

Banyaknya kegiatan Ormas di Desa Jururejo seperti RT, LPMD, PKK, Karang Taruna, Remaja Masjid, Jamiyah Yasin,  Dharma  wanita,  Posyandu,  Kelompok  Arisan, Kelompok tani,  kelompok ternak merupakan aset  desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat.

  1. Tingkat Kesejahteraan Penduduk

Tabel 2.5

Tingkat Kesejahteraan Penduduk

NoUraianJumlah (KK)
1.Jumlah penduduk sangat miskin  180
2.Jumlah penduduk miskin  395
3.Jumlah penduduk sedang  675
4.Jumlah penduduk sejahtera1.453
  1. Tingkat Pengangguran 

Tabel 2.6

Tingkat Pengangguran

NoUraianKeterangan
1.Jumlah penduduk usia 15 s/d 55 yang belum bekerja3.879 orang
2..Jumlah angkatan kerja usia 15 s/d 55 tahun2.140 orang

4. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Kekayaan Sumber Daya Alam   yang ada di Desa Jururejo sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya khususnya dari sektor pertanian.

Pendapatan  desa  merupakan  jumlah  keseluruhan  penerimaan  desa yang dibukukan dalam APBDes setiap tahun anggaran. Menurut Peraturan Desa Jururejo Nomor 05 Tahun 2015 bahwa:

Sumber Pendapatan Desa meliputi :

a.  Sumber Pendapatan Desa 

1). Dana Desa

2)  Alokasi Dana Desa

3)  Pendapatan asli desa terdiri dari hasil kekayaan desa, dan lain-lain  pendapatan asli desa yang sah;

4)  Bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10 % untuk desa   dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa yang merupakan pembagian untuk setiap desa secara proporsional;

5)  Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;

6)  Bantuan  keuangan  dari  pemerintah,  Pemerintah  Propinsi  dan

Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah;

7)  Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa;

8)  Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh   Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.

Adapun  Kekayaan Asli desa (PA-Des) terdiri dari :

a.   Tanah kas desa

b.  Bangunan desa yang dikelola desa 

c.   Lain-lain kekayaan milik desa

Sebagaian besar mata pencaharian penduduk desa Jururejo adalah petani, yang mayoritas beragama Islam dan memiliki kepatuhan terhadap adat dan tradisi yang hidup dimasyarakat.

5. Prasarana dan Sarana Desa

Pembangunan  masyarakat  desa    diharapkan  bersumber  pada  diri sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik.

a. Fasilitas Kesehatan

Tabel 2.7

Fasilitas & Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)

No.Jenis Fasilitas KesehatanJumlah
1.Pustu    1
2.Polindes1     




3.Poskesdes1   
4.Sekretariat Penanganan Stunting2    
5.Posyandu Balita        7
6.Posyandu Lansia6    
7.Posyandu Jiwa1     
8.Posbindu (khusus penderita DM & Hypertensi)

9Posyandu Remaja

b.  Fasilitas Pendidikan Dan

Tabel 2.8

Fasilitas Pendidikan

No.Jenis Fasilitas PendidikanJumlah
1.Gedung TPQ/TPA4
2.Gedung TK4
3.Gedung SLB0
4.Gedung SD2    
5.Gedung SLTP            1
6.Gedung SLTA0

c.  Prasarana Umum lainnya

➢   Tempat ibadah                             : 23 unit       

➢   Lapangan Olahraga                    :    6 unit         

Pengelolaan sarana dan prasana merupakan tahap keberlanjutan yang dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Hal  yang  perlu  diperhatikan  untuk  mencapai  kesuksesan  dalam tahapan ini adalah:

a. Swadaya  masyarakat  merupakan  faktor  utama  penggerak  proses pembangunan,

b. Perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis sudah menjadi kebiasaan  bagi  masyarakat  dalam  merencanakan  kegiatan pembangunan dan masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan,

c. Kompetensi  pemerintahan  daerah  meningkat sehingga  lebih  tanggap dalam  upaya  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  antara  lain dengan menyediakan dana dan pendampingan.

d. Keberadaan fasilitator/konsultan atas permintaan dari masyarakat atau pemerintah daerah sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai  sumber  daya  dalam  rangka  melaksanakan  proses pembangunan.

B.  Kondisi Pemerintahan Desa

1.  Pembagian Wilayah Desa

Wilayah  Desa  Jururejo  dengan luas  418.730  ha.  Desa  Jururejo terdiri dari 6 Dusun/Pedukuhan, yaitu Dusun Jrubong Utara, Dusun Jrubong Selatan, Dusun Pandansari Utara, Dusun Pandansari Selatan, Dusun Padas dan Dusun Mardiasri. 

Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa Jururejo terdiri dari Kades Desa, Sekretaris Desa (Carik), Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kasi Pemrintahan,   Kasi   Kesejahteraan,   Kasi   Pelayanan, dan   6 Kepala Dusun.   Desa Jururejo terdiri dari 45 Rukun Tangga (RT). 17 Rukun Warga ( RW )

2.  Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan  di  tingkat  Desa (pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kades Desa dan Pamong Desa sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan  Desa.  Kades  Desa  mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Adapun Struktur Organisasi Perangkat Desa terdiri dari 3 (tiga) unsur :

  1. Unsur Sekretariat Desa (Sekretaris Desa dan Kepala Urusan/Kaur)
  2. Unsur Pelaksana Kewilayahan (Kepala Dusun atau sebutan lain)
  3. Unsur Pelaksana Teknis (Kepala Seksi/Kasi)

SOTK (Struktur Organisasi Dan Tata Kerja) Pemerintah Desa 2019 Terbaru:

Pemerintah Desa adalah suatu sistem organisasi yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa dengan struktur organisasi yang jelas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa atau biasa disingkat SOTK Pemerintah Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja. Penjelasan ini telah dimuat dalam ketentuan umum Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

SOTK Pemdes tahun 2019 ini tetap masih sama dengan tahun 2018 atau tahun sebelumnya, yakni dan tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 84 tahun 2015.

Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa telah disinggung struktur organisasi desa ini, namun masih bersifat umum. Dan memang secara khusus (teknis) telah ditindaklanjuti/dijabarkan dalam Permendagri 84 thn 2015.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Menurut Permendagri

Struktur Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.

#Kepala Desa

Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Poin 5 : Permendagri 84/2015).

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.

Adapun susunan/struktur organisasi perangkat desa terdiri dari 3 (tiga) unsur

  1. Unsur Sekretariat Desa (Sekretaris Desa dan Kepala Urusan/Kaur)
  2. Unsur Pelaksana Kewilayahan (Kepala Dusun atau sebutan lain)
  3. Unsur Pelaksana Teknis (Kepala Seksi/Kasi)

Ketiga unsur Perangkat Desa dalam SOTK di desa dapat Kami uraikan sebagai berikut :

# Sekretariat Desa

Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat desa.

Unsur-unsur staf sekretariat  desa  terdiri beberapa urusan. Sesuai ketentuan Permendagri No. 84  Tahun 2015 tersebut telah diatur paling banyak 3 (tiga) urusan dan paling  sedikit  2 (dua)  urusan  sesuai  klasifikasi  perkembangan desa masing-masing.

Unsur-unsur staf sekretariat Desa Jururejo termasuk kategori 3 (tiga) urusan, maka pembagian struktur urusan sekretariat desa meliputi :

  1. urusan tata usaha dan umum
  2. urusan keuangan, dan
  3. urusan perencanaan.

Dengan masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan atau biasa disingkat Kaur.

  • Pelaksana Kewilayahan

Pelaksana Kewilayahan adalah Kepala Dusun (Kadus) atau dengan sebutan lainnya yang termasuk unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan di desa.

Idealnya, jumlah unsur Pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.

Secara umum, tugas Kepala Dusun melingkupi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun untuk lebih jelas dan detail mengenai tugas dan fungsi Pelaksana Kewilayahan atau Kepala Dusun.

#Pelaksana Teknis

Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional yang di-jabat oleh Kepala Seksi atau biasa disebut Kasi. Jumlah Pelaksana Teknis atau Kepala Seksi (Kasi) dalam struktur perangkat desa di desa Jururejo, disesuaikan dengan regulasi yang ada. Pelaksana Teknis Atau paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu :

  1. seksi pemerintahan,
  2. seksi kesejahteraan dan pelayanan.

Sama dengan urusan dalam sekretariat desa, untuk masing-masing seksi juga dipimpin oleh Kepala Seksi atau biasa disingkat Kasi.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD berfungsi menetapkan   peraturan   Desa    bersama   Kepala  Desa, menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Pemerintahan Desa Jururejo

Kades Jururejo                Ketua BPD

Ninin Alfandi, S.Pd                Sugeng Haryono, S.Pd   

Sekretaris Desa                            Kasi Pemerintahan     

K a s t o, S. H.                                  S u h a r n i

Kaur TU & Umum                                                      Kasi Pelayanan                             

..………….…………                              Damin Tri Susianto

Kaur Keuangan                         Kasi Kesejahteraan

Priyono                             …………………………

Kaur Perencanaan

Doddy H. Kurnianto, ST.MT. 

Kasun Jrubong Utara                Kasun Jrubong Selatan

Andri W. Cahyono                    Pungkas Muchamadi

Kasun Pandansari Utara                Kasun Pandansari Selatan

Rahmat Budi                     Komarindah

PLT. Kasun Padas                    Kasun Mardiasri

Doddy H. Kurnianto, ST.MT.            Pungkas Muchamadi

KETERANGAN:             JALUR KOMANDO

JALUR KOORDINASI

Gambar 2.4

SOTK Pemdes Jururejo

  1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa

Menurut UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 kepala desa adalah pemerintahan desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Bertugas untuk menyelenggarakan pemerintah dan pemberdayaan desa.

  1. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa :

Perangkat Desa berkedudukan di bawah Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa, mempunyai tugas membantu Tugas dan Fungsi Kepala Desa.

  1. Sekretaris Desa
  • Tugas Sekretaris Desa :

Membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa, memberikan masukan kepada Kepala Desa dalam rangka menetapkan kebijakan pemerintahan desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  • Fungsi Sekretaris Desa :
  1. mengoordinasikan tugas dan fungsi Kepala Urusan;
  2. melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi;
  3. melaksanakan urusan umum, seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;
  4. melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
  5. melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan. 
  6. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
  • Tugas Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum :

membantu Sekretaris Desa dalam urusan ketatausahaan, umum dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  • Fungsi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum :

melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.

  1. Kepala Urusan Keuangan
  • Tugas Kepala Urusan Keuangan :

membantu Sekretaris Desa dalam urusan keuangan dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  • Fungsi Kepala Urusan Keuangan :

pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

  1. Kepala Urusan  Perencanaan
  • Tugas Kepala Urusan  Perencanaan :

membantu Sekretaris Desa dalam urusan perencanaan program kegiatan desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  • Fungsi Kepala Urusan  Perencanaan :

menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

  1. Kepala Dusun
  • Tugas Kepala Dusun :

membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayah dusun yang bersangkutan dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  • Fungsi Kepala Dusun :
  1. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan  masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
  2. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah dusun yang bersangkutan;
  3. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
  4. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.

Kepala dusun wajib melaporkan tugas dan fungsinya kepada Kepala Desa apabila terdapat perubahan mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah. 

  1. Kepala Seksi  Pemerintahan
  • Tugas Kepala Seksi  Pemerintahan :

membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  • Fungsi Kepala Seksi  Pemerintahan :

melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, membantu Sekretaris Desa dalam menyusun rancangan produk-produk hukum di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan kewilayahan, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

  1. Kepala Seksi  Kesejahteraan
  • Tugas Kepala Seksi  Kesejahteraan :

membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  • Fungsi Kepala Seksi  Kesejahteraan :

melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna.

  1. Kepala Seksi  Pelayanan
  • Tugas Kepala Seksi  Pelayanan :

membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  • Fungsi Kepala Seksi  Pelayanan :

melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. 

  1. Pembantu Kepala Seksi  Kesejahteraan
  • Tugas Pembantu Kepala Seksi  Kesejahteraan :

tugas membantu Kepala Seksi Kesejahteraan sebagai pembantu pelaksana teknis, pembantu pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  • Fungsi Pembantu Kepala Seksi  Kesejahteraan :

fungsi membantu melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan membantu tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna serta malaksanakan tugas pengaturan kebutuhan irigasi pertanian atau tugas ulu-ulu. 

  1. Pembantu Kepala Seksi Pemerintahan
  • Tugas Pembantu Kepala Seksi Pemerintahan :

membantu Kepala Seksi Pemerintahan sebagai pembantu pelaksana teknis, pembantu pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  1. Fungsi Pembantu Kepala Seksi Pemerintahan :

membantu melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, membantu dalam menyusun rancangan produk-produk hukum di desa, membantu pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, membantu pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan kewilayahan, serta membantu pendataan dan pengelolaan profil desa. 

  1. Pembantu Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
  • Tugas Pembantu Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum :

membantu Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum sebagai pembantu urusan ketatausahaan, umum dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  • Fungsi Pembantu Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum :

Membantu melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum termasuk melaksanakan pelayanan kebersihan, ketertiban dan keamanan balai desa, kantor kepala desa dan perangkat desa dan pelayanan komsumsi harian perangkat desa dan rapat-rapat.

Adapun nama-nama penjabat Pemerintah Desa Jururejo dapat dilihat pada Tabel 2.9. Dan nama-nama ketua dan anggota BPD Desa Jururejo dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel  2.9

Nama Pejabat Pemerintah Desa Jururejo

NoNamaJabatan
1Ninin Alfandi, S.PdKades Desa
2K a s t o, S.H.Carik Desa
3S u h a r n iKasi Pemerintahan
4…………………………Kasi Kesejahteraan
5Damin Tri SusiantoKasi Pelayanan
6PriyonoKaur Keuangan
7…………………………Kaur Tata Usaha dan Umum
8Doddy Herman Kurnianto, ST. MTKaur Perencanaan
9Andri üika cahyonoDusun Jrubong Utara
10Pungkas MuchamadiDusun Jrubong Selatan
11Rahmat BudiDusun Pandansari Utara
12KomarindahDusun Pandansari Selatan
13Dusun Padas
14Agus SuwondoDusun Mardiasri

Tabel  2.10

Nama Badan Permusyawaratan Desa  (BPD) Jururejo

NoNamaJabatan
1  Sugeng Haryono, S.Pd  Ketua
2

  Wakil Ketua
3  Sekretaris
4  Anggota
5  Anggota
6  Anggota

3.  Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga   Kemasyarakatan   adalah   lembaga   yang   dibentuk   oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam  memberdayakan  masyarakat.  Lembaga  kemasyarakatan  mempunyai tugas   membantu   pemerintah   Desa   dan   mitra   dalam   memberdayakan masyarakat Desa. Pembentukan lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan peraturan Desa. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

a.  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Tabel  2.11

Nama-nama LPMD Desa Jururejo

No    NamaJabatan
1  SugihartoKetua
2  Djoko SantosoWakil Ketua 
3  Edy WiionoSekretaris 
4  IswahyudiBendahara
5  JumadiSeksi Ekonomi & Pembangunan
6  PonediSeksi Ketentraman & Ketertiban
7  Nuari M. AstutiSeksi Pemberdayaan & Kesejahteraan Keluarga
8  Kusri  Seksi Kebersihan & Lingkungan Hidup
9  Parlan  Seksi Sosial, Budaya & Olah Raga

b.  PKK

Tabel  2.12

Tim Penggerak PKK Desa Jururejo

NoNamaJabatan
1NİNİN ALFANDİ S.PdPembina
2SOLİKATUN ASİYAH S.PdKetua
3SUSİATİWakil Ketua I
4SUN JUNİATUNWakil Ketua II
5DİNA İNDRAYANİKSekretaris I
6RETNO SUNDARİSekretaris II
7MEİDİYA ÜULANBendahara I
8YATMİNİNGSİHBendahara II
9ERNİ PRİHATİNKetua Pokja I
10GİNYATİKetua Pokja İİ
11DWI PATMIKetua Pokja İİİ
12PARTİNİKetua Pokja İV

c.  Karang Taruna Desa

Tabel  2.13 

Karang Taruna Desa

NoNama                  Jabatan
1Sugeng Haryono,S.Pd          Pelindung
2Ninin Alfandi, S.Pd          Pembina/Penasehat
3Moh.Sholikhan          Ketua 
4Teguh Wijarnako        Wakil  Ketua I
5Renan G          Wakil Ketua II
6Ali Makruf          Sekretaris I
7Luki Munika          Bendahara I
8Agus Setiono          Bendahara II
9Semua Ketua Karta Dusun    Bidang Humas
Seksi Pendidikan dan latihan
10Joko S    Kepemudaan & Olah Raga
12Niko    Bidang Keagamaan
13Aziz, Iyan,Riyan    Bidang Budaya
14    Adi Didot,Sulung,Riyan,Opan,Cesar    Bidang Teknologi Informasi

d.  Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT)

Tabel  2.14 

Ketua Rukun Warga (RW) Dan Ketua Tetangga (RT)




No
Dusun          Nama    Jabatan   









Nomor SK
1Jrubong Utara  Adi LahuriKetua RW. 01188/02/404.310.10/2016
2  Jrubong Utara  SutopoKetua RW. 02188/03/404.310.10/2016
3  Jrubong Utara  Syafe’iKetua RW. 03188/04/404.310.10/2016
4  Jrubong Utara  Supriyanta, S.SosKetua RW. 04188/05/404.310.10/2016
5Pandansari Selatan  Mursid Ketua RT.  05188/06/404.310.10/2016
6Pandansari Selatan  SuronoKetua RT.  06188/07/404.310.10/2016
7Pandansari Selatan  Didik KuntonoKetua RT.  07188/08/404.310.10/2016
8Pandansari Selatan  DarnoKetua RW. 08188/09/404.310.10/2016
9Padas  Sayid MakmurKetua RW. 09188/10/404.310.10/2016
10Mardiasri  Drs. SuwitoKetua RW. 10188/11/404.310.10/2016
11Mardiasri  SujonoKetua RW. 11188/12/404.310.10/2016
12Mardiasri  RiminKetua RW. 12188/13/404.310.10/2016
13Mardiasri  Eka TeguhKetua RW. 13188/14/404.310.10/2016
14Padas  Samsul HadiKetua RW. 14188/15/404.310.10/2016
15Jrubong Selatane  DjuariKetua RW. 15188/16/404.310.10/2016
16  Padas  Joko Tri KusumoKetua RW. 16188/17/404.310.10/2016
17  Padas  FARIZKetua RW. 17188/18/404.310.10/2016
18Jrubong Utara  Choirul AnwarKetua RT.01/RW.01188/19/404.310.10/2016
19Jrubong UtaraSujud HandokoKetua RT.02/RW.01188/20/404.310.10/2016
20Jrubong UtaraAgus PrayitnoKetua RT.03/RW.01188/21/404.310.10/2016
21Jrubong UtaraSutiminKetua Ketua RT.01/RW.02188/22/404.310.10/2016
22Jrubong UtaraEddy YuwonoKetua RT.02/RW.02188/23/404.310.10/2016
23Jrubong SelatanDoni ArisKetua RT.01/RW.03188/24/404.310.10/2016




24Jrubong SelatanPuji SantosoKetua Ketua RT.02/RW.03188/25/404.310.10/2016
25Jrubong SelatanSetiyonoKetua RT.03/RW.03188/26/404.310.10/2016
26Jrubong SelatanMohamad SadullohKetua RT.01/RW.04188/27/404.310.10/2016
27Jrubong SelatanDjuriantoKetua RT.02/RW.04188/28/404.310.10/2016
28Jrubong SelatanKatim SudarmantoKetua RT.01/RW.15188/29/404.310.10/2016
29Jrubong SelatanRenoKetua RT.02/RW.15188/30/404.310.10/2016
30Jrubong SelatanSutoyoKetua RT.03/RW.15188/31/404.310.10/2016
31Pandansari UtaraAgungKetua RT.01/RW.05188/32/404.310.10/2016
32Pandansari UtaraBambangKetua RT.02/RW.05188/33/404.310.10/2016
33Pandansari UtaraSlamet PangestuKetua RT.03/RW.05188/34/404.310.10/2016
34Pandansari UtaraKaiminKetua RT.01/RW.06188/35/404.310.10/2016
35







Pandansari UtaraSuyantoKetua RT.06/RW.06188/36/404.310.10/2016
36

Pandansari SelatanMarnotoKetua RT.01/RW.07188/37/404.310.10/2016
37

Pandansari SelatanRebiyantoKetua RT.02/RW.07188/12/404.310.10/2016
38Pandansari SelatanEko BudihartoKetua RT.03/RW.07188/13/404.310.10/2016
39Pandansari SelatanLukmantoKetua RT.01/RW.08188/14/404.310.10/2016
40Pandansari SelatanTugimanKetua RT.02/RW.08188/15/404.310.10/2016
41MardiasriAndon PriyadiKetua RT.01/RW.11188/16/404.310.10/2016
42MardiasriMaryonoKetua RT.02/RW.11188/17/404.310.10/2016
43 MardiasriSukamanKetua RT.01/RW.12188/18/404.310.10/2016
44MardiasriDarsonoKetua RT.02/RW.12188/19/404.310.10/2016
45MardiasriSugiantoKetua RT.01/RW.13188/20/404.310.10/2016
46MardiasriWardoyoKetua RT.02/RW.13188/21/404.310.10/2016
47







PadasSupriyantoKetua RT.01/RW.09188/22/404.310.10/2016
48

PadasAgus MargonoKetua RT.01/RW.06188/23/404.310.10/2016
49

PadasAndon PriyadiKetua RT.01/RW.06188/24/404.310.10/2016




50PadasMaryonoKetua RT.01/RW.06188/25/404.310.10/2016
51PadasSukamanKetua RT.01/RW.06188/26/404.310.10/2016
52PadasDarsonoKetua RT.01/RW.06188/27/404.310.10/2016
53Pad  PadasSugiantoKetua RT.01/RW.06188/28/404.310.10/2016
54PadasWardoyoKetua RT.01/RW.06188/29/404.310.10/2016
56Padas  MujionoKetua RT.02/RW.14188/30/404.310.10/2016
57Padas  SupriyonoKetua RT.01/RW.09188/31/404.310.10/2016




58Padas  WarjanKetuaRT.01/RW.14188/32/404.310.10/2016
59Padas  HaryonoKetua RT.03/RW.14188/33/404.310.10/2016
60Padas    UdinKetua RT.04/RW.14188/34/404.310.10/2016
61Padas    Ketua RT.01/RW.06188/35/404.310.10/2016
62PadasKetua RT.01/RW.06188/36/404.310.10/2016

Reformasi dan otonomi daerah telah menjadi harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah satu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa. Hal itu jelas membuat pemerintah desa menjadi semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan. Sayangnya kondisi ini ternyata belum berjalan cukup mulus. Sebagai contoh, aspirasi desa yang disampaikan dalam proses musrenbang senantiasa kalah dengan kepentingan pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) dengan alasan bukan prioritas, pemerataan dan keterbatasan anggaran.

Dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan di dalam era otonomi adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintahan desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya pembangunan desa. Dalam proses musrenbang, keberadaan delegasi masyarakat desa dalam kegiatan musrenbang di tingkat kabupaten/kota gagasannya adalah membuka peran partisipasi masyarakat desa untuk ikut menentukan dan mengawasi  penentuan  kebijakan  pembangunan  daerah.  Namun  demikian,  lagi-lagi muncul persoalan bahwa keberadaan delegasi masyarakat ini hanya menjadi ‘kosmetik’ untuk   sekedar   memenuhi   kuota   adanya   partisipasi   masyarakat   dalam   proses musrenbang sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang.

Merujuk pada kondisi di atas, tampaknya persoalan partisipasi masyarakat desa dalam proses pembangunan di pedesaan harus diwadahi dalam kelembagaan yang jelas serta memiliki legitimasi yang cukup kuat di mata masyarakat desa.

C.  Potensi dan Masalah

1.  Potensi

Desa Jururejo memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan / organisasi. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum secara optimal dapat diberdayakan.

a.  Sumber Daya Alam

Desa              : Jururejo 

Kecamatan     : Ngawi 

Kabupaten     : Ngawi 

Propinsi         : JAWA TIMUR

b. Sumber Daya Manusia

Desa              : Jururejo 

Kecamatan     : Ngawi 

Kabupaten     : Ngawi 

Propinsi         : JAWA TIMUR

Tidak Bekerja/Penganggur302Orang

3
Tenaga kerja berdasarkan latar belakang
pendidikan
a. Lulusan S-1 keatas254Orang
b. Lulusan D1,D2,D3161Orang
c. Lulusan SLTA1739Orang
d. Lulusan SMP1065Orang
e. Lulusan SD1113Orang

Sebagian wilayah Desa Jururejo mempunyai sumber daya manusia yang mampu mengelola sumber daya alam menjadi wilayah Desa wisata yaitu Kampung Gurami. Kampung Gurami merupakan aset Desa yang potensial dalam bidang pemberdayaan Masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di Dusun Kergan. Selain Desa Wisata di Jururejo juga berkembang usaha kecil mandiri. Diantaranya di Dusun Gondangan telah berdiri Pengolahan Air Kelapa menjadi Nata De Coco. Di Dusun Tluren pengolahan Nira Kelapa menjadi Gula Semut telah berkembang pesat. Dan masih banyak lagi usaha mikro kecil mandiri yang berpotensi untuk pengentasan kemiskinan warga masyarakat Desa Jururejo. Semua Usaha masyarakat yang ada di wilayah desa Jururejo menjadi aset Desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

c.  Kelembagaan / Organisasi

Desa              : Jururejo 

Kecamatan     : Ngawi 


No
    UraianSumber Daya
Kelembagaan/Organisasi

Volume

Satuan

 Keterangan
1.BPD1Lembaga
2.LPMD1Lembaga
3.PKK1Lembaga
4.Karang Taruna1Lembaga
5.Rukun Tetangga (RT)66
6POKGIAT LPMD15
7Kelompok Tani15Kelompok
8Kelompok Ternak15
9Kelompok Perikanan15
10UMKM186
11Lain-lain

Kabupaten     : Ngawi 

Propinsi         : JAWA TIMUR

d.  Potensi Prasarana dan Sarana

Desa              : Tirtomuylo 

Kecamatan     : Ngawi 

Kabupaten     : Ngawi 

Propinsi         : JAWA TIMUR

  NoUraian Sumber Daya PembangunanVolumeSatuan
1.    Aset prasarana umum
  a. Jalan  10.800        m
  b. Jembatan  2        Unit
2Aset Prasarana pendidikan
a. Gedung Paud4Unit
b. Gedung TK4Unit
c. Gedung SD2Unit
d. Taman Pendidikan Alqur’an2Unit
3Aset prasarana kesehatan
a. Posyandu15Unit
b. Polindes1Unit
c. MCKUnit
d. Sarana Air Bersih

e.  Potensi Sumber Daya Sosial Budaya

Desa              : Jururejo Kecamatan     : Ngawi Kabupaten     : Ngawi

Propinsi         : JAWA TIMUR

  NoUraian Sumber Daya PembangunanVolumeSatuan
4Aset prasarana ekonomi
a. Pasar desaUnit
b. Tempat Pelelangan Ikan
c. Kios DesaUnit
5Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
a. Jumlah kelompok usaha23Kel
b. Jumlah kelompok usaha yang sehat15Kel
c. Usaha Kecil Mandiri185orang
6Aset berupa modal
a. Total aset produktifHa
b. Total pinjaman di masyarakat/Tahun

2. Masalah

Daftar  peta  permasalahan  ini  diperoleh  dari hasil  penggalian  gagasan  di tingkat Dusun dan musdes penyusunan RPJM Desa Jururejo yang menghadirkan perwakilan dusun yang kompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada. Sebagai data tambahan, upaya observasi dan wawancara dengan pihak terkait juga dilakukan, sehingga kelelngkapan dan keakuratan data dapat dipertanggung jawabkan.

Semua pandangan yang muncul diinventarisir, dicoding, dan diskoring, untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skoring terbanyak di masing-masing bidang. Karena begitu banyaknya permasalahan maka diupayakan reduksi data, sehingga permasalahan yang ada penting dan aktual

Di bawah ini adalah daftar masalah yang secara kualitatif dirasakan oleh masyarakat yang bersumber dari potret desa, kalender musim dan bagan kelembagaan yang dikelompokkan menurut bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tabel : Bidang dan Permasalahan

NoBidangMasalah










1





















  Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan









1. Kelengkapan peralatan dan administrasi Desa perlu adanya: Kelengkapan Peralatan Kantor/peralatan rumah tangga Desa, Kelengkapan Peralatan dan Operasional Administrasi Desa2. Batas desa & banyaknya Dusun di Desa Jururejo perlu adanya penetapan dan penegasanbatas Desa/Dusun; yaitu:  gapuro batas desa/Dusun,3.  Perkembangan penduduk yang ada di Desa Jururejo, status kepemilikan tanah yang belum tersurat perlu adanya Pendataan Desa: profil desa, Data penduduk, Monografi Desa, Fasilitasi Akte Kelahiran dan kematian, Pensertifikatan Tanah secara masal (prona) 4. Penyelenggaraan musyawarah Desa; yaitu: Musrenbangdes, Musdes, Musdus 5. Pengelolaan      informasi   Desa; yaitu : Pengelolaan SID, sketsa desa, peta desa, kalender Musim6.  Penyelenggaraan perencanaan  Desa;      yaitu : RPJMDes , RKPDes, APBDes7. Penyelenggaraandan evaluasi  tingkat perkembangan pembangunan pemerintahan Desa; yaitu : LPPD, APBDes & LRA8.  Penyelenggaraan kerjasama antar Desa; yaitu : Sarpras DAN SPP PNPM-MPd9.  Profesionalitas kerja Pelayanan Masyarakat yang masih kurang efektif dan efisien perlu adanya Peningkatan Administrasi Desa : Kelengkapan Operasional Perkantoran, Peningkatan Pelayanan Masyarakat, SK lembaga Desa ( LPMD, PKK,
Pokgiat LPMD, RT, Karangtaruna ), KelengkapanAdministrasi RT dan  peralatan RT, pembuatan Program sistem Informasi Desa untuk pelayanan Masyarakat, pengadaan Mesin Asbsensi Vingger Print,10. Peningkatan Keamanan : Poskamling, gardu Ronda, Alat Pemadam Kebakaran, Pembinaan LINMAS, Pemasangan Kamera CCTV di area Balai Desa11. Peringatan hari Jadi Desa ; Penyelenggaraan Hari jadi Desa, Lomba RT, Lomba Dusun, Ekspo Desa, Gelar Budaya Desa

12. Peningkatan Wawasan Kebangsaan : penyuluhan wawasan kebangsaan dan bela Negara


















2



















Bidang  Pelaksanaan Pembangunan
Banyak lokasi yang sering banjir, Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa, yaitu : Pembuatan jembatan, pembangunan jalan (Cor Blok, Aspal), drainase, Saluran Irigasi , Pembangunan dan Perbaikan Pintu air, TPA (Sampah), Gorong-gorong, penerangan jalan, Rambu-rambu lalu Lintas, Meteran dan Instalasi Listrik bagi KK Miskin, Peninggian Bangket, Baliho Desa2. Penataan Tata Ruang Desa dan Bangunan kantor Desa yang sudah lama perlu adanya Pembangunan dan rehab sarana dan prasarana kantor Desa; yaitu : Rehap Kantor Desa dan bangunan Pendukung lainnya, pembangunan ruang hijau desa (Taman Desa), Pengadaan Genset,3. Pembangunan,  pemanfaatan         dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, yaitu : Polindes, Posyandu (Timbangan, Alat tensi), Alat Ukur (Diabetes, Kolesterol, Asam Urat), Jambanisasi, Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni, Lantenisasi, MCK Komunal4. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Penunjang Pengembangan Ekonomi Produktif : Pembangunan gedung BUMDes, Pembangunan Kios Desa, Pembangunan WILKEL,5. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, yaitu : TK, PAUD, TPQ,6. Pembangunan Tata Lingkungan peningkatanKebersihan dan kesehatan masyarakat :
pembangunan Kandang kelompok, Sanitasi, IPAL komunal, MCK Komunal, Peresapan Air Hujan, Pembangunan PAMSIMAS7. Pelestarian lingkungan hidup, yaitu : penghijauan, pemanfaatan Lahan Pekarangan8. Pengembangan Infrastruktur Pedukuhan : Pembangunan Balai Dusun, pembangunan Pagar Makam, Pengadaan Peralatan Perawatan Jenazah, Papan Nama (Dukuh RT), papan Pengumuman, Papan Koran, Pembangunan Kamar Kereta Jenazah, Balai makam, Pembangunan Tiang Bendera dan Tugu Projo Taman Sari, Papan Nama Jalan/Gang, Sumur Makam, Pembangunan Menara Masjid, Pengadaan Sound System Pedukuhan, Pengadaan Genset, Pengadaan Tratak, Taman Dusun9. Peningkatan Peribadahan Masyarakat : rehap Masjid, pembangunan Bangunan Pendukung Masjid10.        Penggantian Lahan/Sawah kas yang digunakan untuk fasilitas pendidikan/umum

















3
















Bidang PembinaanKemasyarakatan
1.  Pembinaan Kesehatan Masyarakat : PembinaanPOSYANDU BALITA dan LANSIA, PHBS, PSN, Senam Lansia, Senam Kesehatan Jasmani, Gebyar Senam Sehat, Hatinya PKK, PenyuluhanBahaya NAPSA, Deklarasi Stop BABS, PengadaanAmbulan Desa, STBM2.  Pembinaan Pendidikan ; pembinaan Guru PAUD, Pembinaan Guru TK, Honor Guru Paud dan TK3.  Pembinaan lembaga kemasyarakatan; yaitu : RT, BPD, LPMD, PKK, Pokgiat LPMD, karang taruna4.  Pembinaan ketentraman, ketertiban, dan Kesejahteraan masyarakat; yaitu : siskamling, pembinaan keluarga Sejahtera,5.  Pembinaan kerukunan umat beragama; yaitu : PHBA, Pembinaan kaum Rois dan Pengadaan Alat Pengurusan jenazah (Kereta Jenazah), penyuluhan Masuknya Aliran sesat6.  Pengadaan sarana dan prasarana olah raga; yaitu: lapangan olahraga dan bangunan pendukung lapangan desa7.  Pembinaan lembaga adat; yaitu : bersih desa merti Dusun8.  Pembinaan kesenian dan sosial budaya
masyarakat; yaitu : Pengadaan gamelankelompok Karawitan, sragam kesenian (kelompok Ketoprak, Kelompok Karawitan, Kelompok Reog, Kelompok Gejok Lesung, Kelompok Moco Pat)9.  Peningkatan Kapasitas SDM : Out Bond, Kunjungan Karang taruna, Pembinaan kerja ke Luar Negeri,

























4























Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Program peningkatan kesejahteraan masyarakat, Yaitu :1.  Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; yaitu : Gapoktan, UMKM, Pelatihan Kerajinan barang bekas, Kopwan dan Puap, Pelatiahan memasak KWT/PKK, Pelatihan BUMDes, Pelatihan Pembuatan Tempe/Emping Melinjo, Pelatihan pembuatan telur Asin, pelatihan pembuatan Tahu/Tempe,2.  Peningkatan kapasitas/Ketrampilan masyarakat; yaitu:  Pelatihan  Montir, Pelatihan Bengkel (Las, AC, Dll), Pelatihan menjahit, pelatihan Tukang, pelatihan Batik, Pelatihan Memasak3.  Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana,:-   Ekonomi Produktif : Modal BUMDes, BantuanModal UMKM, KUBE,
–    Pertanian : Sumur Bor Lahan Pertanian, Pengadaan Sarana Pertanian(Mesin tanam Padi, Mesin Tanam jagung, Mesin panen Padi, Mesin, Tleser, Alat Semprot, Disel Air, dll) pelatihan pembuatan pupuk Organik-   Peternakan ; Pembangunan KandangKelompok, pelatihan pembuatan Pakan Ternak
–   Perikanan : pembangunan dan Rehap KolamKelompok, Pelatihan Pembuatan pakan
4.  Pelatihan teknologi tepat guna; yaitu : Bang Sampah, Pemanfaatan Lahan Pekarangan, BIOGAS,5.  Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan

Pemusyawaratan Desa; yaitu : Bimtek Pamong Desa, Sosialisaisi peyelenggaraan Pemdesa, Kunjungan Kerja, Perpustakaan Desa,

6.  Pelatihan kesenian dan sosial budaya masyarakat; yaitu : Pelatihan karawitan, pelatihan MC Bahasa Jawa, pleatihan Sinoman, Pelatihan Mocopat

7.  Peningkatan Gotong Royong Masyarakat ; Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong,

8.  Banyaknya kelompok-kelompok yang belum berbadan hukum; Fasilitasi legalitas kelompok

3.  Isu/ masalah Utama

Berdasarkan hasil pengkajian potensi dan masalah maupun penggalian informasi      dan   aspirasi   dari   berbagai   pihak,   maka   dapat   dideskripsikan permasalahan berikut prioritas penanggulangan masalah serta potensi unggulan beserta rencana pengembangannya. Untuk mengetahui secara detail mengenai potensi dan masalah yang ada di Lingkungan Desa dapat dilihat dalam lampiran.

Demikian  potensi  dan  masalah  yang  berhasil  dihimpun  dalam  proses pengkajian keadaan desa. Selanjutnya potensi dan permasalahan ini akan menjadi dasar dalam merumuskan visi, misi dan kebijakan pembangunan di Desa Jururejo selama 6 (enam) tahun kedepan.

Share and Enjoy !

Shares